Meskipun bursa pencalonan presiden dan wakil presiden masih dua tahun ke depan, geliat adu data mulai bermunculan dari berbagai lembaga survei tingkat nasional maupun lokal. Nama-nama sosok mereka yang akan maju pun sudah mulai nampak di berbagai media dengan beragam presentase.

Selain itu, berbagai metodologi survei juga mulai digunakan untuk menentukan presentase dari masing-masing calon. Belum lagi survei internal partai yang sengaja tidak dipublish demi menjaga kerahasiaan strategi politik setiap partai.

Namun di sisi lain, lembaga survei juga menjadi salah satu variabel tolok ukur pengambilan keputusan oleh partai. Lembaga Survei harus menjadi agen demokrasi dan menjadi indikator demokrasi suatu negara.

Sebagai agen demokratisasi, lembaga survei juga harus menyebarkan pentingnya rasionalitas dan riset dalam pemilu dan partai politik yang mengajarkan dan mendidik rakyat lebih rasional dalam memilih kandidat mereka.

Menilik sejumlah lembaga survei yang menyajikan data para calon baik dari sisi popularitas, ketersukaan, dan keterpilihan dari para responden mereka, perbedaan tiap-tiap lembaga survei tentunya memiliki hasil yang beragam.

Lembaga Survei Jakarta atau LSJ misalnya, merilis hasil survei terbaru pada 14 Maret 2022 soal elektabilitas calon presiden jelang Pemilu 2024. Hasilnya Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menempati urutan teratas dengan 27,2 persen, sementara di bawahnya menyusul Ganjar Pranowo 16,3 persen dan Anies Baswedan 15,6 persen.

Ada pula survei Charta Politika Indonesia yang bertajuk “Survei Preferensi Sosial dan Politik Masyarakat Jawa Barat” yang dilakukan 3-9 Februari 2022. Prabowo Subianto memiiki elektabilitas tertinggi di Jabar yang mencapai 24 persen. Elektabilitas Ridwan Kamil sendiri mencapai 20,9 persen, disusul Anies Baswedan dengan 18.0 persen dan Ganjar Pranowo sebesar 12.0 persen.

Charta Politika Indonesia juga menyasar Jawa Timur, hasilnya Ganjar Pranowo masih unggul dengan 24,9 persen. Sementara Prabowo Subianto mencapai 16,4 persen dan Anies Baswedan memperoleh 15,1 persen. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa cukup diminati warganya untuk maju di Pilpres 2024 dengan perolehan 13,1 persen.

Ada yang berbeda dari kedua survei di atas. Dinamika Survei Indonesia (DSI) juga merilis hasil survei elektabilitas tokoh yang berpeluang maju di Pilpres 2024. Cukup mengagetkan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto punya elektabilitas tertinggi dengan perolehan 21,7 persen.

Bahkan, Airlangga Hartarto berada di atas Prabowo Subianto 17,8 persen, sementara urutan ketiga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan perolehan 15,6 persen. DSI mengklain pihaknya mensurvei sebanyak 2.500 responden dari warga Indonesia yang sudah berumur di atas 17 tahun yang sudah memiliki hak pilih dengan Margin of error survei yakni 1,92 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari beragam lembaga survei tersebut, mayoritas mereka yang disurvei adalah dari kalangan partai atau minimal mereka yang didukung partai. Sementara, mereka yang bukan dari kalangan partai tidak masuk dalam sorotan lembaga survei.

Salah satunya dalah Erick Thohir yang belakangan luput dari sorotan lembaga survei. Datang bukan dari kalangan partai ataupun didukung oleh partai, Erick Thohir sejatinya sebagai tokoh publik yang populer. Namanya belakangan digadang-gadang masuk dalam bursa calon presiden 2024.

Salah satu lembaga yang memasukkan nama Erick Thohir adalah Lembaga Survei Nasional (LSN). LSN merilis penyebab peningkatan popularitas dan elektabilitas Erick Thohir. Hal tersebut dinilai sebagai dampak dari respon cepat Erick Thohir terhadap adanya persoalan di masyarakat.

Banyak hal yang dilakukan Erick Thohir yang mengerek elektabilitas dirinya salah satunya adalah respon cepat. Erick Thohir mendatangi nelayan di Surabaya saat kelangkaan BBM. Selain itu, operasi pasar juga sering dilakukan untuk merespon mahalnya harga minya goreng di pasaran.

Erick Thohir menempati posisi ke-7 dengan elektabilitas 2,8 persen dari hasil survei LSN. LSN menilai progress elektabilitas Erick Thohir mengejutkan sebagai orang non partai.

Kurangnya survei terhadap para tokoh non-partai tersebut hendaknya menjadi masukan, karena demokrasi juga memfasilitasi mereka yang non-partai untuk maju dalam kontestasi.

#