Kebijakan Darurat Sipil yang disebut Presiden Jokowi mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No.74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Status keamanan itu diatur dalam UU No.23/Prp 1959 tentang Keadaan Bahaya. Keadaan bahaya ada empat tingkat, yaitu tertib sipil, darurat sipil, darurat militer dan darurat perang.

Pasal 1 UU itu menyatakan, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikuatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikuatirkan Perkosaan Wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga.

3. Hidup negara berada didalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Nah, dalam salah satu kalimatnya terdapat pernyataan “Perkosaan Wilayah Negara Republik Indonesia” lantas apa artinya?

Merujuk ke KBBI, maka bisa diartikan:

perkosa, memerkosa/per·ko·sa, me·mer·ko·sa/ v 1 menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol: ~ negeri orang; laki-laki bejat itu telah ~ gadis di bawah umur; 2 melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan: tindakan itu dianggapnya ~ hukum yang berlaku; negara itu dicap sebagai negara yang ~ hak asasi manusia;

Sehingga, maksud dari Perkosaan Wilayah Negara Republik Indonesia merupakan tindakan “melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan” terhadap Wilayah Negara Republik Indonesia, atau istilahnya ada negara yang menyerang NKRI atau merebut paksa wilayah Indonesia tanpa persetujuan.

#